KOMISI VI DPR MINTA PASAR TRADISIONAL DIJADIKAN PRIORITAS

07-04-2010 / KOMISI VI

 

Komisi VI DPR meminta Kementerian Perdagangan menyusun skala prioritas dalam penyusunan RAPBN pada tahun 2010 diantaranya, memprioritaskan revitalisasi pasar tradisional sebagai peningkatan pertumbuhan ekonomi kerakyatan.   

Perlu adanya kejelasan program perubahan APBN tahun 2010 dari Kementerian Perdagangan,”Kata Wakil Ketua Komisi VI DPR, Agus Hermanto dalam RDP dengan Sekjen Kementerian Perdagangan Ardiansyah Parman, di Gedung Nusantara I, Rabu, (7/4).

Pada kesempatan tersebut, Agus mengatakan, Komisi VI juga menginginkan adanya kejelasan program kerja masing-masing direktorat ataupun unit kerja eselon yang akan diberi anggaran tambahan tersebut. “Pada hari ini kami hanya mengkhususkan pembahasan pada APBN yang sebesar Rp 122,1 Miliar,” jelasnya.

Sementara, Idris Laena (F-PG) mengatakan penambahan dana pada APBN Kementerian Perdagangan harus berorientasi pada peningkatan daya saing dan pertumbuhan perdagangan.

Idris menyarankan struktur perubahan pada APBN ini perlu di kaji ulang, seperti Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri. “Kita akan memperjuangkan hal-hal yang bersifat urgent, seperti yang telah Bapak rencanakan pada pembangunan revitalisasi pasar tradisional,” jelasnya

Muhammad Azhari dari Partai Demokrat mengatakan, dirinya meminta alokasi anggaran sesuai dengan skala prioritas, seperti pasar atau promosi Aku Cinta Indonesia (ACI)

Azhari menambahkan, revitalisasi pasar tradisional lebih penting dibandingkan pembangunan gudang. “Saya melihat untuk peningkatan perdagangan dalam negeri pada anggaran tambahan lebih ditingkatkan di resi gudang, sedangkan pembangunan pasar tradisional tidak dianggarkan,” papar Azhari.

Dia mengatakan, Badan Anggaran akan memperjuangkan program Kementrian Perdagangan yang berhubungan pada pertumbuhan perdagangan sesuai dengan saran dari anggota Panitia Anggaran di Komisi VI DPR. (tim)

BERITA TERKAIT
Revisi UU BUMN Percepat Pembentukan BPI Danantara, Temasek Singapura Versi Indonesia
01-02-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi VI DPR RI bersama dengan Pemerintah telah mengambil keputusan tingkat I terkait dengan RUU tentang Perubahan...
Revisi UU BUMN, Perempuan dan Penyandang Disabilitas Berpeluang Duduki Jabatan Strategis
01-02-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Eko Hendro Purnomo membacakan 11...
Herman Khaeron: Bentuk BPI Danantara, Revisi UU BUMN Berdampak Besar pada Sektor Investasi
01-02-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menilai pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara)...
Komisi VI & Pemerintah Sepakati Pembahasan RUU BUMN, Menuju Pengesahan Paripurna
01-02-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi VI DPR RI bersama pemerintah secara resmi menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor...